Perlu Rasionalisasi Pariwisata Bali di Tengah Paradoks Liberalisasi

May 29, 2012 at 2:28 am | Posted in Artikel | Leave a comment

Perlu Rasionalisasi Pariwisata Bali di Tengah Paradoks Liberalisasi

Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

Mengkondisikan Pariwisata Bali sebagai sebuah objek kajian pada sisi-sisi negatifnya terkadang membawa perdebatan yang tidak pernah ada habisnya, namun demikian kajian tersebut mestinya seimbang dengan kajian terhadap dampak positifnya yang terkadang terlalu diagung-agungkan dan pada akhirnya kita terjebak pada sebuah paradok yang sulit untuk diatasi.

Liberalisasi cenderung berbuahkan enclave sehingga tidak adanya interaksi antara pihak yang seharus berinteraksi. Sebagai contoh, kedatangan wisatawan yang dikelola oleh biro perjalanan asing dari origin country di mana mereka menggunakan maskapai penerbangan milik perusahaan mereka sendiri, kemudian mereka menginap di sebuah hotel yang di miliki oleh manajemen chain dari warga mereka sendiri, berwisata dengan armada dari perusahaan chain milik pengusaha mereka sendiri, dan dipramuwisatakan oleh pramuwisata dari negerinya sendiri, dan sebagai akibatnya masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat ekonomi secara optimal atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Kita mestinya berhati-hati dengan dampak negative enclave ini karena sulit sekali untuk diukur namun akibatnya sungguh lebih kejam dari sebuah tindak korupsi karena sistemnya telah dikorupsi dan akibatnya sangat mungkin kita akan hanya menjadi pononton di negeri sendiri. Coba kita telusuri salah satu saja dari sekian banyak kemungkinan enclave, misalnya seberapa banyak orang Bali yang bisa menjadi pramuwisata mandarin? Di mana wisatawan China atau Taiwan biasanya berbelanja?, travel mana yang mereka gunakan? Ke mana mereka berwisata selama di Bali?

Contoh lainnya, banyaknya vila liar yang menantakan rendahnya rasionaliasi pembangunan di Bali akibat kebebasan terhadap investor yang berselimut pada globalisasi dan kemampuan financial yang cenderung menggusur masyarakat lokal.

Tanpa disadari ternyata pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi beban biaya tersendiri bagi pemerintah dan cenderung akan dibebankan pada sektor pajak dalam artian untuk membangun infratruktur tersebut, pendapatan sektor pajak harus ditingkatkan artinya pungutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan. Pembangunan pariwisata juga mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas bandara, jalan raya, dan infrastruktur pendukungnya, dan tentunya semua hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat dimungkinkan pemerintah akan melakukan re-alokasi pada anggaran sektor lainnya seperti misalnya pengurangan terhadap anggaran pendidikan dan kesehatan.

Sekarang yang menjadi pertanyaannya, mana lebih penting? Apakah pembangunan bandara kelas internasional lebih penting dari pembangunan infrastruktur perdesaan? Sangat sulit kita tentukan dan mungkin Bali berada pada kondisi ini jika kita bandingkan terhadap ketimpangan pembangunan antara kabupaten. Bali selatan seolah-olah terlalu maju dan modern, namun utara dan barat masih nampak melarat.

Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun, inflasi yang pastinya akan berdampak negatif bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional. Pembangunan pariwisata juga berhubungan dengan meningkatnya harga sewa rumah, harga tanah, dan harga-harga property lainnya sehingga sangat dimungkinkan masyarakat lokal tergusur ke daerah pinggiran. Sebagai konsekuensi logis, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnya justru akan menjadi sulit bagi penduduk lokal. Hal ini juga sering dilupakan dalam setiap pengukuran manfaat pariwisata terhadap perekonomian pada sebuah negara.

Bagaimana dengan Bali? Bisakah orang Bali membeli tanah di tempat strategis? Jika ada, mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak dan kecenderungannya justru orang Bali yang menjual tanahnya yang strategis kemudian pindah ke daerah pinggiran yang pastinya kurang strategis.

Keanekaragaman industri dalam sebuah perekonomian menunjukkan sehatnya sebuah negara. Jika ada sebuah negara yang hanya menggantungkan perekonomiannya pada salah satu sektor tertentu seperti pariwisata misalnya, sebagai akibatnya ketahanan ekonomi menjadi sangat berisiko tinggi. Ketergantungan pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan sosial dan pada tingkat nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata. Ketika Bali mengalami tragedi bom, perekonomian kita nyaris tak berjalan normal akibat terlalu mengandalkan industri pariwisata. Mestinya ada industri alternatif lainnya seperti pertanian, atau perikanan atau apalah.

Campur Tangan Pemerintah

Diperlukan campur tangan pemerintah pada semua level struktur yang memungkinkan terjadi dampak negatif tersebut. Pemerintah harus waspada terhadap leakages, enclave dan neo-liberalisasi yang dibonceng oleh globalisasi pariwisata, dan harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan terjadinya leakages atau enclave. Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa penanaman modal asing pada sektor pariwisata dan kerja sama antara perusahaan-perusahaan domestik dan asing harus dilakukan dalam hubungan regional, dan dilakukan secara selektif untuk pembangunan yang bersifat keharusan seperti (1) modernisasi yang dilakukan secara komprehensif pada sistem yang transparan khususnya yang berkaitan dengan design dan engineering, equipment dan supplies (2) Menghindari adanya peluang terjadinya tindak korupsi pada contract manufacturing. (3) melakukan regulasi pembatasan dan rasionalisasi. (4) melakukan legal protection khususnya untuk rekanan perusahaan pariwisata asing pada marketing dan distrubusi dan logistik.

Pemerintah juga dapat meminimalkan terjadinya external leakages dengan cara membuat model kontrak kerja sama bagi perusahaan pariwisata dengan investor asing dan supplier dengan perjanjian atau kesepakatan internasional yang berpihak pada sektor pariwisata regional atau domestik. Pemerintah harus juga dapat menyediakan sistem yang mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal, sehingga mendorong adanya inovasi pada industri pariwisata. Pemerintah juga harus dapat menjamin keberlanjutan pemasaran destinasi, pembangunan infrastruktur fisik yang baik dapat menciptakan efisiensi distribusi barang dan jasa dalam negeri dan menjamin iklim bisnis yang kondusif dengan menjamin adanya stabilitas politik dan keamanan yang terjamin, dan pada akhirnya pembangunan pariwisata harusnya dapat menciptakan terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik bagi semua stakeholder pariwisata. Jika usaha-usaha tersebut telah dilakukan oleh pemerintah? yang mesti dilakukan adalah pengawasan atas penerapannya.

Penulis, Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dhyana Pura, Mahasiswa S3 Pariwisata Unud

Sumber asli: http://balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=26&id=65830

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: