Korupsi lebih Kejam dari Terorisme (2)

May 21, 2012 at 11:49 pm | Posted in Artikel | Leave a comment

Korupsi lebih Kejam dari Terorisme (2)

Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

Pemberantasan Korupsi? Dari mana memulainya? Tak seorang pun dapat mengubah dunia ini jika tidak dimulai dari diri sendiri. Gerakan perubahan diri dapat dimulai saat ini juga. Setidaknya gerakan anti korupsi dapat dimuali dari berbagai dimensi; dimensi budaya, hukum, politik, sosial, agama, bahkan mungkin dari dimensi ilmu kedokteran, misalnya.

Kebiasaan toleran dan permisif terhadap korupsi akan menjadi akumulasi layaknya bola salju yang menggelinding dan semakin lama akan semakin besar. Korupsi bahkan lebih kejam dari terorisme dan penyakit menular seperti HIV/AIDS, dan tidak salah jika kakek/nenek kita menyebut penyakit kulit yang menular disebut dengan penyakit kurap (Bahasa Belanda corruptie, atau Bahasa Inggris corrupt).

Strategi Pemberantasan Korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi yang terpadu dalam kurikulum sebagai sebuah matakuliah wajib. Pemberian pendidikan anti korupsi paling mungkin dimulai dari tingkatan perguruan tinggi dengan harapan agar mahasiswa mampu menjelaskan arti kata dan definisi korupsi secara tepat dan benar, mampu menjelaskan sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar, mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi dan perilaku koruptif dengan benar, mampu membedakan bentuk tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif,  mampu menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat, dan mampu mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk tindak korupsi dan perilaku koruptif.

“Jika korupsi adalah extra ordinary crime maka diperlukan tindakan yang luar biasa”

Saat ini kita memerlukan kebangkitan nasional dalam bentuk kebangkitan gerakan anti korupsi! Ucapkan selamat datang generasi muda anti-korupsi, dan pastikan bahwa Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi.

Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Kerugian negara akibat korupsi mencapai 40% dari dana APBN per tahun dan terjadi secara terus menerus tanpa terbendung. Siapa yang menikmati? Transparansi Internasional (TI) Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menguap oleh prilaku korupsi.

Dwipoto Kusumo dari Transparansi Internasional (TI) Indonesia mengatakan mengatakan, “Sekitar 30 sampai 40 persen dana menguap karena dikorupsi.” 70% dari praktik korupsi terjadi pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (Bangkapost 30 Juli 2011). Lebih lanjut dipaparkan, jika 40% dana APBN per tahun yang hilang tersebut tidak terjadi, maka akan ada sekolah gratis sampai perguruan tinggi, biaya kesehatan gratis, perumahan murah, kenaikan pendapatan, listrik murah, modal usaha rakyat, air bersih siap minum, transportasi umum bagus, jalanan dan jembatan  bagus, rel kereta ganda seluruh pulau besar, fasilitas umum dan sosial bagus, lebih banyak bandara dan pelabuhan, industri tumbuh, jaminan sosial bagi seluruh rakyat,  alutsista cukup dan dalam kondisi baik dan baru, hutang negara bisa diselesaikan dan lain-lain yang tentunya akan semakin menyejahterakan masyarakat, yang pada akhirnya  meningkatkan martabat bangsa.

Gerakan Simultan!

Gerakan Simultan Anti Korupsi dapat dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan kerjasama internasional antarnegara dan International NGOs. Pembentukan lembaga anti korupsi di beberapa negara seperti di Hongkong (Independent Commission against Corruption – ICAC); di Malaysia ada the Malaysia Anti-Corruption Comission (MACC); di Indonesia ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Memperbaiki kinerja lembaga peradilan; Di tingkat departemen pembentukan lembaga audit; Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik; Pemantauan kinerja Pemerintah Daerah; Pemantauan kinerja Parlemen (DPR dan DPRD).

Saat ini hukum di Indonesia anggap semakin mandul sehingga tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja. Diperlukan berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering misalnya,  UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU yang mengatur mengenai pers yang bebas. Pengembangan mekanisme untuk masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi; Pengaturan penggunaan electronic surveillance. Untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrumen Kode Etik atau Code of Conduct yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif, maupun code of conduct bagi aparat lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan LP (DIKTI, 2012).

Karena begiitu rumitnya permasalahan korupsi, upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Sehingga diperlukan strategi pemberantasan korupsi yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu: pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti-korupsi di masyarakat dan gerakan tersebut harusnya dimulai dari mahasiswa sebagai agen perubahan dan kebangkitan bangsa karena di pundak mahasiswalah kekuasan dan jabatan di masa depan dipertaruhkan. Dan sudah seharusnya gerakan anti korupsi dipadukan dalam kurikulum di semua program studi secara wajib mengingat masifnya kondisi korupsi di indonesia. edisi 1641

 

I Gusti Bagus Rai Utama, SE., MMA., MA., Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dhyana Pura Bali.

 

Sumber asli: http://koranbalitribune.com/2012/05/21/korupsi-lebih-kejam-dari-terorisme-2/

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: