Program e-KTP Berpotensi Gagal

May 8, 2012 at 1:39 pm | Posted in Artikel, Jurnal | Leave a comment

Program e-KTP Berpotensi Gagal

Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

Proyek e-KTP yang menelan dana Rp 5,9 triliun dan seharusnya sudah dimulai pelaksanaannya Agustus 2011 lalu itu, berpotensi gagal (ICW, 2011). Potensi kegagalan program e-KTP sangat besar, khususnya yang berhubungan dengan peran aksiologisnya, mengingat ketidaksiapan sebagaian besar masyarakat terhadap peranan dan fungsi e-KTP tersebut. Selain hal tersebut, otonomi kabupaten juga akan berpotensi mengurangi peran dan fungsi e-KTP sebagai sebuah catatan kependudukan yang mestinya berlaku secara nasional.

Lalu apa kegunaan e-KTP? Mestinya pemerintah mampu  menjelaskan arti penting  e-KTP dalam kaitannya dengan interaksi masyarakat dalam berbisnis dan mendapatkan pelayanan pada institusi pemerintah seperti rumah sakit, kantor pajak, imigrasi, penerbangan, dan institusi lainnya termasuk institusi swasta yang berhubungan dengan funsgi e-KTP layaknya sebagai single identity number.

Pertanyaannya, apakah semua institusi tersebut memiliki sistem dan alat yang kompatibel dengan e-KTP? Jika belum, apa  solusinya? Jika ya, apakah sistem  pendukung  yang digunakan sudah dapat dipahami oleh semua pihak?

Saat ini, perkembangan sistem informasi telah menyebabkan terjadinya  perubahan  yang  cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen pemerintahan maupun swasta, baik pada tingkat operasional maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para pimpinan di lembaga pemerintahan dalam pengambilan  keputusan, mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini agar dapat digunakannya dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Pembentukan e-KTP diindikasikan sebagai hal pertama yang harus direalisiakan dalam pengelolaan database kependudukan. Namun ide dan maksud bagus tidaklah cukup untuk menyukseskan program e-KTP tersebut. Apa lagi usaha ini baru kali pertama dilakukan. Karena itu, potensi mengalamai kegagalan masih sangat besar. Sekarang yang menjadi persoalan mendasar adalah persoalan aksiologis dari e-KTP tersebut. Apa fungsinya, untuk apa, dan untuk siapa?

Secara teoritis, fungsi sebuah sistem informasi diarahkan agar setiap  organisasi dapat memanfaatkan database dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronis. Mestinya e-KTP juga diarahkan untuk fungsi tersebut. Bersamaana dengan itu, mestinya masyarakat juga diberi pemahaman agar mereka memiliki satu pengertian tentang sistem informasi yang terkandung pada e-KTP dan  apa kegunaan dasar dari e-KTP tersebut.

Jika hingga batas akhir input data masih belum rampung juga,  pihak yang diberi tugas dan wewenang harus dapat menguraikan hambatan-hambatannya dan mampu mengidentifikasi struktur hirarki hambatan-hambatan tersebut sehingga penundaan penerapan e-KTP dapat dipersingkat.

Dalam kondisi tertentu, sebagai aplikasi sebuah keterbukaan pemerintah, mestinya pemerintah yang terkait juga mampu menjelaskan berbagai risiko, khususnya terkait dengan kerentanan dan gangguan teknologi informasi dalam sistem informasi yang berhubungan dengan penerapan e-KTP. Pemerintah juga harusnya mampu  menguraikan  unsur-unsur  pengendalian  dalam  sistem informasi  untuk  meminimalkan  kemungkinan  terjadinya  kesalahan (errors),  interupsi pelayanan,  dan  kejahatan terhadap pemanfaatan e-KTP tersebut.

Selain hal teknis tersebut, pemerintah juga dituntut untuk mampu menjelaskan mengenai dampak perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang berhubungan dengan e-KTP terhadap etika dan lingkungan sosial masyarakat  pengguna, memahami bagaimana etika berhubungan dengan sistem informasi, dan mengenali peran etika dalam organisasi serta perlunya penerapan budaya etika.

Manfaat untuk pemerintah? Sudah pasti e-KTP tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan, pengendalian, serta pengawasan terhadap database kependudukan. Namun masih ada yang mungkin kita ragukan: Apakah pemerataan SDM pengelola database e-KTP telah memadai? Apakah sistem proteksi antivirus misalnya telah memadai terhadap serangan para  hacker? Mungkin kita masih ingat kasus jebolnya database pemilu karena amburadulnya pengelolaan.

Pesimisme ini hendaklah menjadi poin penting untuk kita jadikan list point apakah kita telah menyiapkan hal-hal tersebut? Bagaimana sistem backup database-nya? Indonesia dengan penduduk ber-KTP lebih dari 100 juta adalah sebuah entitas database yang sangat besar, pasti berbeda efektivitas alat dan sistemnya jika dibandingkan dengan Negara Jerman, misalnya, yang berpenduduk tidak sebesar Indonesia.

Manfaat untuk aktivitas bisnis? Sudahkan pemerintah mempertimbangankan bahwa e-KTP bermanfaat untuk kegiatan bisnis masyarakatnya? Jika belum terjadi sinkronisasi, siapa yang harus menyesuaikan, bagaimana metode penyesuaiannya? Apakah pemerintah mempunyai anggaran yang cukup untuk itu? Jika tidak, apa  solusinya? Misalnya saja, jika semua perusahaan harus memiliki cardreader dan sistem pembaca e-KTP? Siapa yang akan menyediakan? Jika hal-hal tersebut belum dapat  diatasi, peran e-KTP akan sama nasibnya dengan KTP konvensional saat ini yang hanya memiliki peran sebagai kartu tanda penduduk saja.

Manfaat untuk masyarakat? E-KTP mestinya berguna bagi masyarakat secara komunitas maupun individu. Masyarakat belum banyak memahami fungsi dan keguanaan dari e-KTP tersebut. Bagaimanakah jika terjadi kehilangan, bagaimana mekanisme dan masa berlakunya? Apakah sistem e-KTP akan berbenturan dengan sistem kendali krama/warga dalam wilayah desa pekraman tertentu? Apakah e-KTP juga dapat berfungsi untuk keperluan lainnya seperti kartu pemilih pada Pemilukada atau Pemilu? Mestinya ya, sehingga idealisme pembentukan e-KTP tersebut dapat mendekati kenyataan yang pada akhirnya dapat pengurangi biaya atau belanja pemerintah yang tidak perlu.

I Gusti Bagus Rai Utama, SE., MMA., MA., Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dhyana Pura Badung./edisi 1631

Sumber: http://koranbalitribune.com/2012/05/08/program-e-ktp-berpotensi-gagal/

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: