Setiap mahasiswa dituntut mampu untuk menyusun karya ilmiah hasil penelitian dengan benar dalam bentuk Tugas Akhir/Skripsi. Untuk maksud tersebut mahasiswa perlu mendapatkan petunjuk cara penyusunan karya ilmiah dengan benar, sehingga dapat menghasilkan tulisan ilmiah yang baik, efektif, dan efisien.

Tugas Akhir/Skripsi merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa dalam  meningkatkan kemampuan mengintegrasikan pengalaman belajar dan keterampilan yang diperoleh untuk menyelesaikan permasalahan secara  mendalam. Penulisan Tugas Akhir/Skripsi ditujukan juga untuk memberikan peluang kepada mahasiswa dalam melatih diri, mengemukakan pendapat dan memecahkan masalah secara mandiri dan ilmiah.

Pada Fakultas Ekonomika dan Humaniora, Tugas Akhir/Skripsi  merupakan salah satu syarat yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana. Untuk menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi ini, mahasiswa dibantu oleh dosen  pembimbing.

Untuk memudahkan dalam membimbing dan membantu mahasiswa  menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi, serta agar adanya keseragaman format penulisan dalam menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi tersebut  maka diterbitkanlah pedoman penyusunan usulan penelitian dan Tugas Akhir/Skripsi yang berlaku di Fakultas Ekonomika dan Humaniora.

Penerbitan pedoman penyusunan usulan penelitian dan Tugas Akhir/Skripsi ini selain diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Humaniora, juga diperuntukkan bagi dosen pembimbing, sehingga diharapkan dapat mencegah timbulnya perbedaan pendapat dalam membimbing dan mengarahkan mahasiswa  menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi .

Secara garis besar isi buku pedoman format penyusunan Tugas Akhir/Skripsi antara lain sebagai berikut :

1. Bab I Ketentuan Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi
2. Bab II Tata Cara Penulisan Skripsi
3. Bab III Tata Cara Pembimbingan Skripsi
4. Bab IV Mekanisme Pengujian Skripsi
5. Lampiran-Lampiran Yang Memuat Contoh-Contoh.

Selain hal tersebut di atas  dalam buku pedoman ini, dicantumkan juga  semua ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi, mulai dari ketentuan akademik maupun ketentuan administrasi, ketentuan pembuatan usulan penelitian, laporan Tugas Akhir/Skripsi, ketentuan penulisan, ketentuan pembimbing dan ketentuan ujian komprehensif.

Mangupura, Nopember 2012

Dekan Fakultas Ekonomika dan Humaniora

ttd

I Gusti Bagus Rai Utama, SE, MMA., MA.

Untuk Melihat Mengunduh Panduan Penulisan ini, silahkan buka:  http://kpudbali.files.wordpress.com/2011/11/ok-pedoman-skripsi-ekohum2.docx

Kecenderungan masyarakat modern adalah maraknya budaya konsumerisme dan telah terbukti membawa petaka bagi peradaban konserver, termasuk juga nilai-nilai luhur bangsa timur yang sangat luhur. Neoliberalisme telah membuat umat manusia makin egois, yang besar mengalahkan yang kecil, yang kuat mengalahkan yang lemah, yang kaya mengalahkan yang miskin.

Hal ini juga berimbas pada tata cara pengambilan keputusan di lembaga tertinggi negara seperti DPR yang cenderung lebih suka menggunakan metode voting dan mengesampingkan musyawarah dan mufakat. Sebagai contohnya Aceh disetujui oleh DPR tidak lagi menggunakan Pancasila sebagai paham tertinggi digantikan paham golongan tertentu dan itu artinya DPR ikut berandil menyelapkan nilai-nilai Pancasila di negeri ini. Disetujuinya RUU Antipornografi yang interprestasinya masih sangat rancu telah menjadi benih perpecahan baru dan ada kecenderungan melawan nilai-nilai luhur Pancasila. ketidakpedulian pemerintah pada kasus-kasus berbau SARA telah juga menjadi tragedi baru bagi bangsa ini, sebagai contohnya Poso dan Maluku. Kerancuran hukum adat, negara dan hukum agama juga menjadi masalah baru bagi kelestarian nilai-nilai Pancasila.

Fakta-fakta di atas hanya sebagian kecil dari bukti lunturnya nilai-nilai Pancasila, kemudian kita boleh mencoba mencari sebab kenapa semua itu bisa terjadi? Lalu apa solusi yang bisa kita pakai untuk mengembalikan Pancasila ke nilai luhurnya? Jawabnya adalah egoisme: egoisme kekuasaan, egoisme golongan, egoisme umat, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan pendidikan, ketimpangan pembangunan, dan mungkin juga kelalaian pemerintah. Yang paling kentara, penegak hukum yang tidak menghukum, penegak keadilan yang tidak adil, polisi yang kurang bijak, wakil rakyat yang tidak mewakili rakyat, itu semua telah menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat kita.

Solusi yang mungkin bisa ditawarkan seperti misalnya, DPR/MPR yang mewakili seluruh elemen masyarakat Bhineka Tunggal Ika, artinya sekecil apa pun sebuah golongan hendaknya ada wakilnya di DPR/MPR dengan cara mengembalikan utusan golongan ke golongannya masing-masing. Bukan dengan cara voting karena voting pasti meniadakan yang minoritas. Artinya nilai keadilan dan kemanusian pada Pancasila dapat dikembalikan lagi. Pemberian subsidi pembangunan bagi kabupaten yang miskin sehingga pembangunan di negeri ini merata dan itu artinya kita kembali ke keadialan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghormati semua pemeluk agama yang berbeda, mengakui keperbedaannya karena kita memang berbeda, jangan menyamakan sesuatu yang berbeda dan biarlah yang berbeda tetap berbeda, tindakan ini akan mengembalikan Ketuhanan Yang Maha Esa kembali ke elemen luhur dari Pancasila.

Yang paling pelik adalah persatuan dan kesatuan bangsa yang telah terkoyak-koyak oleh otonomi daerah yang mis-interpretasi, egoisme pemekaran wilayah, tuntutan otonomi khusus akan menjadi masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan namun masih tetap ada solusinya. Pemerintah pusat harus dengan tegas menerapkan regulasi tentang kewenangan dan batasan-batasan hak dari kabupaten untuk mengelola pemerintahannya. Jangan ada lagi polisi lokal/golongan yang lebih powerful dari polisi sebenarnya. Jangan ada lagi tentara/komando golongan tertentu karena semua itu cenderung membawa ke arah perpecahan bangsa yang lebih besar.

Penulis, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura, Badung, Bali
]]> http://kpudbali.wordpress.com/2010/06/05/egoisme-lenyapkan-nilai-nilai-pancasila/feed/ 1 PPDI-BADUNG http://kpudbali.wordpress.com/2010/05/10/pemimpin-jangan-berjiwa-kontraktor/ http://kpudbali.wordpress.com/2010/05/10/pemimpin-jangan-berjiwa-kontraktor/#comments Mon, 10 May 2010 13:44:05 +0000 I Gst Bagus Rai Utama http://kpudbali.wordpress.com/?p=70 ]]> Senin, 10 Mei 2010 | BP [Dialog Interaktif] Pemimpin Jangan Berjiwa Kontraktor Oleh I Gst. Bgs. Rai Utama, S.E., MMA., M.A.

Fakta di lapangan, gebrakan pemimpin justru terjadi sebelum pilkada, bukan setelah pilkada. Sebab, budaya kepemimpinan kita memang telah berubah bukan lagi tulus dan ikhlas namun penuh dengan maksud dan pamrih tertentu.

Hampir sebagian besar pemimpin kita bangga dengan pakaian kebesarannya, empuk kursi kerjanya, dan cenderung tidak peduli pada realita di masyarakat. Jika ada kegagalan yang dibuatnya, selalu melakukan pembelaan yang seharunya dapat diakui secara kesatria.

Jika pemimpin berjiwa kontraktor mereka akan cenderung menuntaskan persoalaan secara matematis, bukan secara holistik. Artinya, pemimpin ala manajer bukan pahlawan, padahal yang kita perlukan bukan pemimpin ala manajer saja namun lebih daripada itu, bila perlu menjadi pahlawan-pahlawan baru.

Kalau dilihat dari persoalan yang ada, hampir merata di setiap kabupaten di Bali, yakni persoalan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, juga persoalan kerohanian hendaknya selalu menjadi agenda pokok setiap pemimpin baru hasil pilkada. Namun persoalan-persoalan tersebut haruslah dituntaskan secara holistik. Misalnya, kenapa masyarakat tidak sejahtera? Mungkin saja karena kesempatan kerja sangat kurang, mungkin saja upah buruh yang sangat rendah, mungkin saja hasil pertanian yang rendah dan tidak stabil. Kenapa masih terjadi banyak penyakit mewabah di masyarakat? Mungkin saja faktor lingkungan yang tidak layak, air yang telah tercemar, lingkungan yang sudah tidak bersahabat. Kenapa masih banyak anak-anak kita yang tidak lulus ujian nasional?

Walaupun harus diakui Bali masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kelulusan tertinggi, masih banyak persoalan yang harus dituntaskan seperti kesenjangan fasilitas belajar di sekolah perkotaan dengan perdesaan.

Ada program dasar atau inti dan ada juga program opsi yang seharusnya juga menjadi prioritas semua pemimpin, baik pemimpin politik maupun pemimpim karier yang menjabat di semua dinas di lembaga pemerintahan. Masih banyak persoalan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang sangat lambat dan cenderung menunjukkan ketidakpedulian para pemimpin. Seperti, pengurusan KTP yang sangat lambat, pelayanan Puskesmas yang tidak layak, pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak cepat dan tanggap, pelayanan pajak yang seringkali bertolak belakang antara moto yang di iklankan dengan realitas yang sebenarnya di masyarakat. Upah buruh yang tidak cocok lagi dengan realitas pemenuhan kebutuhan minimum keluarga yang sebenarnya.

Semua yang disebutkan tadi sangat memerlukan regulasi pemerintah setelah pilkada secara berkesinambungan, tersistem serta melembaga dan membudaya sehingga siapa pun yang menjadi pemimpin akan dapat memecahkan permasalahan dengan cepat, tepat serta akurasinya dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, untuk dapat mewujudkan pembangunan masyarakat secara holistik atau menyeluruh diperlukan pemimpin yang bukan berjiwa kontraktor agar tidak terjadi habis jabatan habis juga tanggung jawabnya. Kita memerlukan pemimpin yang ‘takut akan Tuhan’ sehingga mereka tidak berani korupsi, tidak berani menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan masyarakat kepadanya, memimpin dengan jiwa melayani secara horizontal atau masyarakat dan melayani secara vertikal, takut berbuat curang karena Tuhan selalu dapat melihat perbuatan kita yang tersembunyi sekalipun.

Penulis, dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura Badung
]]> http://kpudbali.wordpress.com/2010/05/10/pemimpin-jangan-berjiwa-kontraktor/feed/ 0 PPDI-BADUNG http://kpudbali.wordpress.com/2008/10/07/e-tourism-media-promosi-pariwisata-bali/ http://kpudbali.wordpress.com/2008/10/07/e-tourism-media-promosi-pariwisata-bali/#comments Tue, 07 Oct 2008 00:42:22 +0000 I Gst Bagus Rai Utama http://kpudbali.wordpress.com/?p=42 ]]> Jumat Paing, 25 Januari 2008

Debat

”E-tourism” Media Promosi Pariwisata Bali
Oleh I Gusti Bagus Rai Utama, S.E., MMA., M.A.

KETERGANTUNGAN Bali terhadap industri pariwisata sangat jelas dirasakan pada saat Bali mengalami krisis kunjungan wisatawan pascaserangan teroris yang meledakkan bom di Bali. Oleh sebab itu, sangat wajarlah melanjutkan industri pariwisata saat ini dan mengembangkannya untuk masa yang akan datang dengan segala konsekuensinya. Seiring dengan hal ini, World Tourism Organization (WTO) memperkirakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi peningkatan sebesar 200% angka kunjungan wisatawan dunia.

Pariwisata modern saat ini juga dipercepat oleh proses globalisasi, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. WTO juga mencatat bahwa internet telah menjadi media utama dalam mencari informasi tentang destinasi pariwisata yang akan dikunjungi oleh calon wisatawan dan diperkirakan 95% wisatawan mendapatkan informasi melalui internet. Seiring dengan hal itu, pertumbuhan user internet terus bertambah hingga 300% pada lima tahun ke depan seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Fakta lain juga dicatat bahwa diperkirakan 80% dari wisatawan yang berkunjung ke destinasi-destinasi di Indonesia berasal dari negara-negara maju yang telah terbiasa menggunakan internet sebagai sumber informasi dalam mengambil keputusan perjalanan wisatanya. Namun, masih harus disadari bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi informasi di Bali masih sangat terbatas pada perusahaan besar atau international chain saja, padahal industri kecil pun dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan biaya terjangkau, asalkan ada yang mau memulainya.

Tentu saja kunjungan wisatawan ke Bali akan terus meningkat jika destinasi yang kita miliki telah memiliki kualitas yang melebihi harapan wisatawan. Dengan mengusung destinasi tropis yang sangat diminati oleh wisatawan, kita juga memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dan budaya, yang semestinya menjadi daya tarik tiada tara bagi calon wisatawan. Namun, harus juga disadari oleh seluruh komponen terkait bahwa pariwisata dunia telah semakin kompetitif, di mana wisatawan tidak lagi berhenti pada ”citra”, namun lebih mengedepankan kualitas destinasi. Kenyataan saat ini, wisatawan semakin ”intelek” dalam memilih destinasi, dengan berbagai pertimbangan yang rasional. Ada tiga hal penting yang biasanya menjadi indikator destinasi yang berkualitas, di antaranya adalah: kemampuan destinasi dalam melestarikan sumber daya alami natural resources, minimalisasi tingkat polusi termasuk juga kemacetan lalu lintas, dan keunikan.

Ketiga hal ini menjadi pertimbangan utama calon wisatawan dalam menentukan destinasi yang akan dikunjungi. Untuk mempromosikan dan memberikan gambaran tentang ketiga hal ini, harusnya dipilih media yang paling dapat menggambarkannya, misalnya visualisasi yang dapat menggugah calon wisatawan berkunjung dalam hal ini peran pencitraan virtual seperti e-tourism akan sangat efektif. E-tourism adalah bentuk pemanfaatan teknologi informasi internet untuk mendukung industri pariwisata, biro perjalanan, hotel, serta industri terkait pariwisata lainnya.

Ada banyak alasan yang memperkuat optimisme e-tourism sangat efektif sebagai sistem dan media promosi pariwisata Bali, di antara adalah: (1) sistem ini dapat memperpendek rantai distribusi, dan pangsa pasar pariwisata Bali telah terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi, (2) relatif murah, sangat berbeda dengan promosi door to door, sehingga keterbatasan dana promosi dan masih lemahnya jaringan pemasaran yang dimiliki selama ini akan diatasi dengan memanfaatkan secara cerdas kemajuan di bidang teknologi informasi. Hanya diperlukan sedikit dukungan, kesungguhan serta kepekaan pemerintah dan pelaku bisnis pariwisata membuat perencanaan yang terencana yang berorientasi tidak hanya waktu pendek dan melakukan diversifikasi produk dengan berbagai inovasi dan kreasi yang berkelanjutan.

Penulis, staf pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Pariwisata Dhyana Pura Badung, Bali

Debat

Gizi Buruk, Kemiskinan Data dan Data Kemiskinan
Oleh IGB Rai Utama, S.E., MMA., M.A.

BANYAK kalangan menganggap bahwa gizi buruk akibat ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan ”makanan” yang bergizi yang diakibatkan oleh minimnya pendapatan. Di sisi lain, pemerintah sejak puluhan tahun lalu telah mempropagandakan istilah ”empat sehat lima sempurna”, itu yang sebenarnya harus diperjuangkan dan dipakai sebagai indikator kemiskinan paling mudah dan paling sederhana untuk dipahami oleh masyarakat luas. Gerakan pengentasan gizi buruk sangat dekat dengan pengentasan kemiskinan, sebab faktor kemiskinanlah yang menyebabkan gizi buruk.

Ada persoalan mendasar yang hampir tidak pernah mendapatkan jawaban, dan selama berpuluh-puluh tahun terus terjadi hingga kini. Persoalan tersebut adalah kemiskinan data tentang kemiskinan. Data kemiskinan hampir selalu berbeda pada setiap rezim pemerintahan atau mungkin berbeda pada setiap dinas yang melaporkannya dan cenderung lebih condong untuk kepentingan politik tertentu. Kita memang nyaris tak punya data andalan yang bisa dipakai sebagai instrumen bagi kebijakan pengentasan kemiskinan itu sendiri. Kalau kita mau jujur, berapa persenkah rasio kemiskinan penduduk Bali saat ini? Tersebar di daerah manakah? Tak seorangkah dapat menjawab dengan tepat? Jikalau ada yang mendekati benar, indikator apakah yang dipakai mengukurnya? Siapa yang mendata, siapa yang didata? Pernahkah ada sebuah lembaga tertentu yang benar-benar melakukan sensus tentang kemiskinan sampai pada daerah terpencil?

Secara internasional, masyarakat Indonesia dalam pengukuran HDI (human development index) selalu bertengger pada ranking bawah, artinya kemampuan masyarakat Indonesia memenuhi indikator quality of life masih sangat rendah, sebagai bukti nyata, sampai saat ini kita masih saja menemukan masyarakat kelaparan dan gizi buruk.

Pengentasan kemiskinan adalah masalah jangka panjang yang seharusnya diatasi melalui program jangka panjang pula, dan tentu saja harus dimulai dari program jangka pendek. Misalnya untuk kasus di Bali, pendataan masyarakat miskin mungkin lebih tepat dilakukan oleh pihak desa pakraman yang tentunya harus bekerja sama dengan pemda, BPS atau BKKBN yang memiliki kewenangan secara formal. Dalam jangka panjang, tentu saja, pihak yang berwenang harus melakukan sensus bukan sampling untuk memperoleh data yang akurat tentang kemiskinan dengan berbagai indikator yang dapat dipahami dan disepakati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekarang sangat ironis, program-program pemerintah dirancang tidak sesuai kebutuhan masyarakat karena pemimpin kita miskin data tentang kemiskinan.

Ada persoalan sangat penting yang hampir dilupakan oleh pemerintah yakni kenaikan harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, energi BBM dan listrik yang tentunya akan menjadi faktor pemicu cepatnya angka kemiskinan di Indonesia. Faktor ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok juga disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat buruh atau pegawai yang hampir tidak pernah mendapat regulasi yang bijaksana. Sehingga masyarakat tidak salah memvonis bahwa pemerintah lebih memihak para pengusaha investor.

Seharusnya, jika ada komponen kebutuhan pokok dinaikkan tentunya komponen pendapatan masyarakat layaknya juga harus naik untuk menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Dalam kenyataannya, tidak pernah terjadi di masyarakat, jika ada kenaikan pendapatan selalu lebih rendah dari kenaikan harga-harga sehingga lambat laun gap atau ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran semakin besar saja. Jika kondisi ini terjadi terus-menerus, hampir dapat dipastikan beberapa puluh tahun lagi kita akan mengalami kebangkrutan masyarakat secara massal dan tentunya akan berdampak tidak hanya pada gizi buruk, tetapi juga pada seluruh aspek kehidupan yang lainnya.

Penulis, staf pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura Badung, Bali

Debat

Anggaran harus Berdasarkan Permasalahan di Masyarakat
Oleh Rai Utama, S.E., MMA

ANGGARAN yang dibuat pemerintah kita kadangkala tidak tepat sasaran karena memang salah sasaran. Hal ini bisa terjadi karena anggaran dibuat tidak berdasarkan perencanaan yang berbasiskan permasalahan yang ada di masyarakat dan perumusan objektif yang tidak berdasarkan rasionalisasi. Aktivitas yang terlahir sebagai rincian implementasi dari sebuah objektivitas selanjutnya memunculkan angka-angka dalam lembaran anggaran juga sering tidak koheren dengan tingkat kesukaran dari sebuah aktivitas dan akhirnya berpotensi pada ketidaktepatan sasaran yang dirumuskan. Penggunaan data dari lembaga yang diragukan kinerjanya juga akan berpotensi melahirkan anggaran yang tidak sesuai aktivitas yang sebenarnya harus dirumuskan.

————————————–

Anggaran yang tidak tepat sasaran pada dasarnya disebabkan oleh hal-hal yang sangat fundamental seperti: data yang dipakai untuk memunculkan aktivitas yang tidak valid sehingga aktivitas juga akan tidak reliabel dan akhirnya anggaran pun akan tidak tepat sasaran. Ada penyebab lain juga, yakni program yang dibuat berdasarkan selera pemimpim bukan berdasarkan fakta di lapangan. Pembuat anggaran yang sering mengarahkan anggaran sesuai selera pemimpin atau bahkan golongan atau kelompok partai tertentu dan bukan penyelesaian permasalahan masyarakat yang sebenarnya. Birokrasi penyaluran dana yang berbelit-belit dan berliku-liku juga akan menimbulkan potensi kebocoran pada salah satu rantai penyalurannya, ditambah lagi jika disiplin para pejabat pemerintah yang sangat mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan bahkan mungkin tergiur untuk melakukan tindakan manipulasi data bahkan mungkin korupsi. Jika memungkinkan, tiap anggaran yang dibuat pemerintah dapat disosialiasikan pada sebuah media dan selanjutnya realisasinya juga harus transparan. Jika semua lembaga pemerintah mampu mewujudkan hal ini maka, kemungkinan untuk melakukan penyimpangan akan makin kecil.

Dalam hal ini diperlukan para wakil rakyat yang mampu memahami project cycle management sehingga mampu pula mengetahui tingkat rasionalitas dan reliabilitas dari dana yang dianggarkan. Wakil rakyat yang cerdas dan bijaksana akan tercermin pada kemampuannya untuk mengetahui dan merumuskan permasalahan yang sedang dan akan mungkin terjadi di masyarakat yang benar-benar valid dan reliabel. Kemampuannya untuk memahami apakah sebuah aktivitas yang dianggarkan telah sesuai dengan objektivitas atau sudahkah koheren dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sudah jelaskah, siapa yang bertanggung jawab atas tiap kegiatan yang dianggarkan sehingga jika terjadi penyimpangan akan mudah untuk ditelusuri dan selanjutnya dipertanggungjawabkan. Sudahkah anggaran dibuat menyertakan asumsi-asumsi eksternal yang mungkin akan menjadi faktor penghambat dan selanjutnya menyediakan alternatif jika terjadi kegagalan-kegagalan.

Tidak hanya pemerintah dan wakil rakyat yang harus bijaksana. Masyarakat pun harus jujur dan tentunya juga harus bijaksana. Tahu mana dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Misalnya, jika ada anggaran untuk membantu pengobatan masyarakat miskin, yang telah berkecukupan janganlah ikut-ikutan mengaku-ngaku miskin. Jika kita mampu untuk membayar sekolah anak-anak kita, janganlah latah untuk ikut-ikutan mengejar dana beasiswa dari pemerintah. Masih banyak contoh lain di masyarakat yang terkadang sangat tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya.

Begitu juga lembaga hukum yang berwibawa dan tentunya adil dan bijaksana juga akan turut menciptakan ketepatan sasaran dari tiap anggaran yang dibuat oleh pemerintah. Lembaga hukum harus mampu menindak tegas para koruptor dari tingkatan paling tinggi sampai terendah untuk menciptakan rasa jera. Jika semua hal fundamental di atas telah terjawab, maka kecil kemungkinan anggaran yang dibuat pemerintah akan salah sasaran, setidak-tidaknya keborokan-keborokan akan dapat dikurangi.

—————

Penulis, dosen Tetap STIM Dhyana Pura Badung, mahasiswa MA in International Leisure and Tourism Studies CHN University, Netherlands

Debat Publik

PKB Tumbuhkan Embrio Berkesenian
Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

SECARA sederhana budaya dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat yang dipancarkan dari aktivitas seni, kepercayaan, organisasi dalam masyarakat, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian serta teknologi dan peralatan. Jika berbicara budaya Bali, artinya kita menelusuri seberapa besar dominasi budaya Bali tersebut telah mempengaruhi sikap dan perilaku dalam masyarakat, seberapa kuat pengaruh kebalian mempengaruhi aktivitas seni, kepercayaan, produk yang dihasilkan pada industri yang berkembang dalam masyarakat Bali. Sebenarnya ada dua konsep untuk mempertahankan atau memperkuat pengaruh sebuah budaya yakni autentisitas dan modifikasi. PKB rupanya diadakan secara rutin untuk mempertahankan budaya dari sisi autentisitas tanpa mengabaikan dinamika masyarakat Bali dalam modifikasi terhadap budayanya.

Pesta Kesenian Bali (PKB) seperti biasa dimulai pada pertengahan bulan Juni dan berakhir pertengahan bulan Juli, bertepatan dengan liburan sekolah dengan harapan dapat membina generasi muda atau pelajar. Melihat situasi PKB beberapa tahun belakangan ini, terlihat nuansa berpesta seni dan berkesenian nampak semakin menipis, pagelaran-pagelaran seni yang terpentas, sangat diragukan kelanjutannya, artinya seni yang kreasi hanya untuk sesaat, karena kecilnya penghargaan, kurangnya pembinaan dan kebanyakan dari mereka berkutat pada keterbatasan dana. Ini memang sangat ironis dengan melimpahnya profit yang diperoleh industri pariwisata.

Benarkah kita sangat minim dana? Kenapa berkesenian ini harus terus digalakkan? Tentu saja pariwisata yang menjadi alasan mendasar, karena pariwisata tidak dapat dipisahkan dari kreasi seni dan berkesenian. Ditambah lagi kita telah telanjur memilih pariwisata budaya sebagai branding pariwisata kita maka aktivitas senilah yang paling representatif untuk menggambarkan apakah budaya kita masih lestari atau telah tergerus oleh zaman? Ada hubungan yang saling menguntungkan antara pariwisata budaya dan PKB.

Berdasarkan pemikiran tersebut, PKB perlu terus dikembangkan, bahkan bila perlu pindahkan ke tempat yang lebih representatif dan alokasi dana yang rasional, serta perhatian yang lebih serius. Selanjutnya pesta tahunan ini dapat dikembangkan ke arah festival bermotifkan prestasi dan kreasi masa depan pada semua jenis seni yang ada. Seperti seni rupa, tari, drama, musik, sastra, bahkan mungkin sampai seni robotika, seni kreasi makanan alternatif, dan seni-seni inovatif lainnya yang bernuansa Bali. Sehingga mampu menyedot perhatian banyak pengunjung, menghindari sekadar datang untuk berbelanja. Festival ini sebaiknya memberikan penghargaan yang memukau pada pemenang lomba, dan hal ini akan memunculkan daya berkreasi yang lebih tinggi lagi.

Kalau para pendahulu kita mampu membuat sejarah, kenapa kita tidak mampu membuat sejarah baru? Kalau kita lihat perkembangan masyarakat Bali saat ini, sebenarnya telah banyak bermunculan potensi remaja-remaja Bali di bidang seni tarik suara, misalnya, dan seni-seni lainnya pada tingkat propinsi, atau bahkan tingkat nasional tanpa diwadahi event sekelas PKB. Artinya PKB kalah cepat dengan perkembangan zaman dan hal ini tentu saja kita tidak ingin PKB <

Debat

Ubah ”Image” Makanan Pokok Orang Indonesia
Oleh I Gusti Bagus Rai Utama

PEMERINTAH berdalih hampir seluruh rakyat Indonesia makanan pokoknya adalah beras, maka dianggap perlu untuk melakukan campur tangan terhadap harga beras dengan menetapkan harga minimum dan sekaligus menentukan patokan harga tertinggi. Adapun tujuan dari intervensi pemerintah tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas politik sekaligus juga stabilitas harga beras dengan dalih demi kepentingan rakyat. Tetapi sebenarnya hanya kepentingan sisi kepentingan politik.

Sementara ada persoalan yang paling mendasar kenapa kita sebagai bangsa Indonesia sangat rentan dengan perberasan, karena memang telah dibentuk sedemikian rupa agar kondisi ini dapat dipakai sebagai kendali kaum politikus yang sedang menari di lini kekuasaan dengan alasan stabilitas dan sebagainya. Ditambah lagi peran kaum importir dan pengusaha beras yang ikut memancing di air keruh dengan harapan demi keuntungan usahanya. Sedangkan kaum petani sebagai mayoritas dari penduduk di negeri ini, ibaratnya sudah jatuh ditimpa tangga pula.

Sementara kelemahan pertanian di Indonesia pada umumnya masih terletak pada kelemahan penanganan pascapanen. Misalnya belum adanya teknologi yang merakyat untuk melakukan penyimpanan bahan pangan. Masih langkanya industri pengolahan sehingga beras yang saat ini dapat disimpan secara tradisional dalam jangka waktu yang lama masih dianggap sebagai produk unggulan.

Semakin merosotnya lahan-lahan produktif untuk pertanian padi memang juga menjadi dilema yang serius, sementara rakyat Indonesia yang sudah telanjur enak makan beras semakin bertambah. Kurangnya perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap petani juga turut menjadi pemicu akan alih fungsi lahan pertanian dan pindahnya tenaga kerja ke sektor lain yang dianggap dapat menjanjikan pendapatan yang lebih besar.

Dilema bagi petani, komponen-komponen produksi beras seperti pupuk, obat-obatan, bahan bakar atau suku cadang traktor, kenaikan upah pekerja, juga menjadi rintangan besar untuk meningkatkan kesejahteraannya, ditambah lagi kurangnya subsidi terhadap petani bahkan saat ini hampir tidak ada. Sehingga, kalaupun ada petani ingin melakukan diversifikasi terhadap lahannya terbentur keterbatasan modal, apalagi bunga bank juga tinggi.

Sebenarnya ada sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan kalau sebagai negara kepulauan dengan segala keanekaragaman sumber daya hayati dan nonhayati dapat diolah secara maksimal. Kita bisa lihat bahwa kita punya laut untuk menghasilkan ikan, kita punya daerah misalnya untuk menghasilkan jagung, kita punya daerah untuk menghasilkan ubi, komoditi perkebunan dan lain sebagainya, yang semuanya sangat lemah pada penanganan pascapanen dan teknologi pendukungnya.

Yang penting sekarang adalah bagaimana mengubah image bahwa makanan pokok orang Indonesia bukanlah hanya beras. Kalau sebagai orang Indonesia kita malu makan gaplek, itu hanyalah karena kurangnya teknologi untuk mengolah gaplek menjadi makanan yang lebih prestisius lagi misalnya mengolahnya menjadi roti. Begitu juga dengan jagung, bagaimana mengolah jagung menjadi makanan siap santap yang menunjukkan makanan tersebut layak dikonsumsi oleh siapa saja termasuk seorang presiden sekalipun, dengan memberikan kemasan yang menarik.

Janji-janji seorang politikus yang sekarang sedang berkuasa, yang dulunya semasa kampanye akan melakukan revitalisasi sektor pertanian hanyalah mimpi belaka dan akhirnya rakyat yang sudah telanjur terpesona hanya bisa gigit jari.

Penulis, alumnus Magister Manajemen Agribisnis Universitas Udayana, mahasiswa MA in International Leisure and Tourism Studies CHN Belanda, dosen tetap STIM Dhyana Pura Badung

Artikel

Inovasi dapat dilakukan dari yang paling tidak populer atau bahkan yang paling sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal. Kalau pemerintah telah membentuk tim pembentukan branding pariwisata Bali dan tidak melakukan inovasi secara holistik maka usaha tersebut akan sia-sia. Image haruslah sesuai dengan fakta. Misalnya jika kita menganggap branding pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, benarkah di lapangan telah menunjukkan karakteristik sebagai sebuah kota atau destinasi yang berbudaya?

—————————

Stagnasi Pariwisata Bali
Oleh IGB Rai Utama, S.E., MMA.

BILA kita melihat perkembangan pariwisata Bali dan membandingkannya dengan siklus perkembangan daerah tujuan wisata maka kita sebenarnya telah berada pada titik stagnasi yang dihadapkan pada banyak dilema. Masalah gap antara sektor pembangunan, sebut saja misalnya pariwisata dengan pertanian, degradasi identitas Bali sebut saja misalnya komersialisasi tradisi dan prosesi keagamaan, degradasi kualitas lingkungan, polusi, kemacetan lalu lintas, kesemrawutan kota juga menambah deretan panjang persoalan pariwisata Bali.

———————–

Anggapan bahwa pariwisata Bali telah berada pada titik stagnasi dapat kita lihat dari indikator tingkat kunjungan wisatawan asing ke Bali, yang cenderung menunjukkan angka yang stagnan bahkan beberapa tahun sebelumnya sempat menurun. Para praktisi pariwisata dan juga pemerintah daerah rupanya juga telah mengetahuinya. Namun sayang, kebijakan yang diambil masih terlihat bersifat sementara dan kurang menyeluruh untuk pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Sebut saja misalnya, para praktisi hotel di Bali cenderung mengobral harga kamarnya ketimbang penyelamatan kualitas destinasi pariwisata ke depan. Kita bisa bayangkan, karena masih banyak sumber daya yang digunakan pada dunia perhotelan masih disubsidi. Sebut saja misalnya energi listrik, air, dan juga tenaga kerja yang harus rela bekerja lebih keras karena tamu meningkat oleh sebab kamar diobral namun gaji tidak terlalu banyak bertambah. Lebih parah lagi jika wisatawan diarahkan hanya tinggal di hotel, sehingga kontak dengan objek wisata dan juga dengan masyarakat lokal akan berkurang. Akhirnya dampak pengganda untuk ekonomi masyarakat lokal akan dirasakan sangat kecil. Semua indikator ini menunjukkan bahwa kita berada pada titik kebingungan dan cenderung mengambil kebijakan yang bersifat sesaat.

Harus Ada Inovasi

Pengalaman di beberapa daerah tujuan wisata yang telah berada titik stagnasi telah mengambil langkah-langkah yang dianggap sebagai sebuah inovasi. Inovasi dapat dilakukan dari yang paling tidak populer atau bahkan yang paling sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal. Kalau pemerintah telah membentuk tim pembentukan branding pariwisata Bali dan tidak melakukan inovasi secara holistik maka usaha tersebut akan sia-sia. Image haruslah sesuai dengan fakta. Misalnya jika kita menganggap branding pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, benarkah di lapangan telah menunjukkan karakteristik sebagai sebuah kota atau destinasi yang berbudaya?

Beberapa tahun yang lalu, sempat populer istilah redesain pariwisata Bali namun sayang belum jelas seperti apa pariwisata Bali ini diharapkan ke depan. Kasino juga sempat menjadi wacana yang panas, apakah mungkin dilakukan? Mungkin saja bisa namun apakah cocok dengan harapan sebagian besar masyarakat? Itu yang menjadi persoalannya. Ketika kita berjalan-jalan di sekitar kota London dan mengunjungi tempat-tempat wisata yang masih tertata dengan rapi, bersih dan terawat, kita dapat membayangkan wisatawan akan pulang dengan membawa kesan yang luar biasa dan cenderung akan menjadi media promosi yang sangat efektif. Coba kita bandingkan dengan Bali, apa yang terjadi, kemacetan di hampir di setiap ruas jalan, kota yang dipenuhi dengan sampah, air sungai yang tercemar, kriminalitas, objek-objek wisata yang tidak tertata dan tidak terawat dengan serius akan menjadi berita buruk bagi calon wisatawan dan pastilah akan menimbulkan kesan yang kurang baik.

Pernah ekowisata sempat menjadi wacana, namun sayang Bali tidak terlalu kuat menunjukkan karakteristik destinasi ekowisata. Lalu model inovasi seperti apakah yang cocok buat Bali? Mungkinkah agrowisata? Persoalannya, mungkinkah masyarakat perhotelan menyetujuinya?

Kualitas Destinasi

Meningkatkan kualitas destinasi haruslah dilakukan sebagai usaha yang menyeluruh bagi semua elemen produk wisata, dari transportasi, hotel, restoran, objek wisata, dan tentu juga pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan. Sekarang yang menjadi persoalannya adalah masalah standarnya seperti apa? Kalau wisatawan merasa takut melakukan perjalanan ke Bali dengan alasan keselamatan penumpang tidak terjamin, artinya kita harus meningkatkan kualitas transportasi yang ada. Kalau hotel sepi wisatawan itu merupakan efek domino dari persoalan yang lain karena wisatawan datang ke Bali tidak hanya ingin tinggal di hotel saja. Bagaimana wisatawan mau datang ke Bali jika objek wisata dan komponen yang lainnya tidak sesuai dengan harapan wisatawan. Taman kota yang tidak terawat dan langkanya ruang hijau terbuka juga memperburuk kesan kota.

Antara brosur yang dibaca dan dilihat tentang Bali sudah tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Masyarakat kita yang tidak ramah lagi terhadap wisatawan, juga menjadi masalah yang serius bagi kualitas destinasi. Introspeksi diri juga sebenarnya bagian dari usaha meningkatkan kualitas destinasi. Kesalahan yang telah dibuat di masa lalu akan menjadi pelajaran yang sangat berguna untuk masa depan. Sebut saja kelemahan keamanan Bali sampai-sampai bom meledak untuk kedua kalinya juga menjadi pesan yang berguna untuk meningkatkan keamanan, sehingga kesan terhadap Bali juga akan menjadi lebih baik.

Kualitas lingkungan juga harus menjadi perhatian yang serius. Untuk hal ini pariwisata mestinya berjalan bersama dengan pertanian dalam arti luas yang diharapkan dapat menjadi benteng kelestarian alam Bali dengan kekayaan konsep subak dan Tri Hita Karana (THK). Sehingga branding Pariwisata Budaya benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Pemerintah dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi dalam perumusan kebijakan semestinya melihat stagnasi pariwisata Bali sebagai langkah awal untuk malakukan inovasi secara holistik. Sedangkan para praktisi pariwisata dan perhotelan serta masyarakat Bali secara menyeluruh dapat memandang perlunya melakukan inovasi sebagai hal yang urgen. Inovasi yang dilakukan semestinya tidak berlawanan dengan Identitas Bali. Jika kita tidak melakukan inovasi, jangan harap kita dapat bermimpi indah lagi dengan pariwisata kita, karena di luar Indonesia sudah bertebaran destinasi baru yang siap memberikan harapan dan kualitas yang mungkin lebih baik dari pariwisata Bali.

Penulis, dosen STIM Dhyana Pura Badung, alumnus Pascasarjana MMA Unud, dan mahasiswa MA in International Leisure and Tourism Studies CHN University Netherlands

———————————–

* Meningkatkan kualitas destinasi haruslah dilakukan sebagai usaha yang menyeluruh bagi semua elemen produk wisata.

* Introspeksi diri juga sebenarnya bagian dari usaha meningkatkan kualitas destinasi.

* Pariwisata mestinya berjalan bersama dengan pertanian dalam arti luas yang diharapkan dapat menjadi benteng kelestarian alam Bali dengan kekayaan konsep subak dan Tri Hita Karana (THK).

* Pemerintah dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi dalam perumusan kebijakan semestinya melihat stagnasi pariwisata Bali sebagai langkah awal untuk malakukan inovasi secara holistik.